Pendahuluan
Kekuatiran berbagai kalangan terutama yang menaruh perhatian pada pelestarian budaya sebagai suatu identitas suku bangsa, senantiasa teratasi dengan keluarnya Undang-undang Otonomi Daeah No. 22 Tahun 1999. Daerah diberikan kewenangan untuk mempertahankan dan mengembangkan seni budayanya menjadi sesuatu yang produktif, atraktif dan bernilai ekonomis.
Untuk memacu peningkatan pendapatan daerah di sektor kepariwisataan, maka budaya merupakan asset yang potensial jika dikemas menjadi atraksi yang memiliki pasar. Hal ini tidak berarti bahwa kebudayaan dikembangkan hanya karena alasan pariwisata saja yang mengarah pada kesesuaian selera konsumen, tetapi dikemas menjadi simbol identitas dan jati diri suku bangsa yang unik, sehingga mempunyai daya tarik, ingin dilihat dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia.
